KEABSAHAN PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI OLEH TAHANAN DI RUMAH TAHANAN

Penahanan fisik seorang tersangka atau terdakwa sering disalahartikan sebagai hilangnya hak keperdataan, menimbulkan kompleksitas hukum dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah yang mensyaratkan prosedur “terang dan tunai”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penandatanganan AJB oleh tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari perspektif kecakapan bertindak dan kepatuhan prosedur pejabat umum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa status tahanan tidak menggugurkan kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) untuk mengalihkan aset, karena asas praduga tak bersalah tetap melekat dan status tahanan berbeda dengan pengampuan (curatele). Meskipun demikian, keabsahan AJB bersifat kondisional dan sangat bergantung pada pemenuhan syarat formil yang ketat. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwajibkan hadir secara fisik di Rutan untuk membacakan akta guna menjamin tidak adanya cacat kehendak akibat penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam lingkungan koersif penjara. Selain itu, kendala yurisdiksi wilayah kerja pejabat harus diatasi melalui mekanisme Surat Kuasa Menjual jika lokasi Rutan dan objek tanah berbeda. Pelanggaran terhadap prosedur kehadiran fisik dan yurisdiksi ini berpotensi mendegradasi nilai pembuktian AJB menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum.