PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA APARATUR DESA DALAM PENYALAHGUNAAN DANA DESA (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus- TPK/2023/PN Smg)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana aparatur desa dalam penyalahgunaan dana desa serta mengkaji relevansi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki otonomi untuk mengelola keuangan yang bersumber dari APBN, namun kewenangan tersebut sering kali disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini membedah penerapan Pasal 3 UU Tipikor yang menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan jabatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdakwa dalam perkara a quo tidak terbukti memperkaya diri sendiri secara signifikan, tindakan mencairkan dana berdasarkan dokumen yang tidak sesuai dengan realisasi fisik tetap memenuhi unsur pidana karena melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Majelis Hakim secara tepat menerapkan kualifikasi medepleger (turut serta) karena adanya kerja sama yang disadari antar perangkat desa dalam proses pencairan dana yang menyimpang. Putusan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana aparatur desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan pada perlindungan aset publik dan penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi dan pengawasan internal guna meminimalisir risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana desa di masa mendatang.