TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARIS ADAT MASYARAKAT SAMIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS NASIONAL

Secara yuridis, sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena mengenal tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata Barat berdasarkan Burgerlijk Wetboek, dan hukum waris adat. Penelitian ini mengkaji keberlakuan hukum waris adat masyarakat Samin dalam kerangka Hukum Waris Nasional, khususnya ketika terjadi sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Permasalahan penelitian ini adalah sejauh mana hukum adat Samin dapat diakui dan diterapkan secara yuridis dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (library research) dan wawancara semi-terstruktur kepada tokoh masyarakat Samin di Kecamatan Randublatung dan Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik pembagian waris dalam masyarakat Samin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep waris dalam masyarakat Samin tidak hanya dimaknai sebagai peralihan harta benda, tetapi juga sebagai pewarisan nilai moral dan ajaran leluhur (welingan) yang bersumber dari
ajaran Samin Surosentiko. Dalam praktiknya, karena mayoritas masyarakat Samin saat ini beragama Islam, pembagian waris mengikuti ketentuan hukum Islam. Apabila terjadi konflik, ketua adat berperan sebagai mediator untuk mencapai mufakat. Secara yuridis, praktik ini memperoleh legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat. Selain itu, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta tidak menimbulkan perbuatan melawan hukum sebagaimana prinsip dalam KUH Perdata, pembagian waris adat Samin tetap sah dan dapat diakui dalam sistem hukum nasional.