TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL DENGGAN MODUS OPERANDI SEWA MENYEWA BARANG

Tindak pidana penggelapan mobil dengan modus operandi sewa menyewa barang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pemilik kendaraan. Modus ini dilakukan dengan cara pelaku menyewa mobil secara sah berdasarkan perjanjian sewa menyewa, namun kemudian menguasai kendaraan tersebut secara melawan hukum dengan menjual, menggadaikan, atau tidak mengembalikannya kepada pemilik. Permasalahan ini menimbulkan persoalan hukum terkait pemenuhan unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan mobil dengan modus operandi sewa menyewa barang serta mengkaji upaya penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penggelapan mobil dengan modus sewa menyewa memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan, yaitu adanya penguasaan barang secara sah yang kemudian disalahgunakan secara melawan hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai hambatan, antara lain kesulitan pembuktian unsur niat jahat (mens rea), perbedaan penafsiran antara wanprestasi perdata dan tindak pidana, serta keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan aparat penegak hukum serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum perjanjian sewa menyewa guna mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan mobil.