PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP PRAKTIK PENAGIHAN YANG TIDAK ETIS DALAM PINJAMAN ONLINE

Perkembangan layanan pinjaman online (fintech P2P lending) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan masalah baru berupa praktik penagihan yang tidak etis. Praktik tersebut meliputi intimidasi, ancaman, tekanan psikologis, penyebaran data pribadi debitur, serta pelanggaran batas waktu dan prosedur komunikasi yang ditetapkan oleh regulator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam menghadapi praktik penagihan tidak etis dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi dokumen berupa undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan literatur akademik terkait perlindungan konsumen dan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti Surat Edaran OJK Nomor 19 Tahun 2023 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan, terutama pada platform ilegal atau penggunaan pihak ketiga (debt collector) yang kurang diawasi. Debitur masih rentan mengalami pelanggaran hak, baik secara finansial maupun psikologis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan, edukasi hukum dan literasi finansial bagi masyarakat, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku penagihan yang melanggar etika dan hukum, agar perlindungan hukum bagi debitur lebih efektif dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech tetap terjaga.