Tinjauan Yuridis Terhadap Peran PPAT dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB dan PPh Final) dalam Proses Jual Beli Tanah

Peralihan hak atas tanah dan bangunan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan kewajiban perpajakan berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh) Final. Dalam proses tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sekaligus memastikan terpenuhinya kewajiban pajak sebelum penandatanganan akta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, serta peraturan perpajakan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT dalam pemenuhan kewajiban pajak peralihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan hukum positif, mengkaji pelaksanaannya dalam praktik, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi beserta solusi yuridisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang- undangan dan literatur hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan PPAT, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi perpajakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT berperan sebagai verifikator dokumen pajak, pelapor transaksi, dan penjamin terpenuhinya kewajiban perpajakan. Namun, dalam praktik masih ditemukan hambatan berupa rendahnya pemahaman wajib pajak, perbedaan penafsiran regulasi, gangguan sistem administrasi perpajakan daerah, serta keterlambatan pemenuhan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, integrasi sistem pertanahan dan perpajakan, serta peningkatan edukasi perpajakan bagi masyarakat