PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI E-COMMERCE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce). Di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai bentuk tindak pidana penipuan yang merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam transaksi elektronik. Penipuan dalam transaksi e-commerce dilakukan dengan berbagai modus, antara lain penyampaian informasi palsu, barang tidak sesuai, hingga tidak dilakukannya pengiriman barang setelah pembayaran dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce, pengaturan hukum yang mengatur perlindungan korban, serta upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana penipuan e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan e-commerce di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan hukum preventif dan represif. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal pembuktian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peran aktif pemerintah serta platform e-commerce dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.