IMPLEMENTASI PRINSIP HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENGENDALIAN MASSA OLEH SATUAN SAMAPTA POLRI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengendalian massa oleh Satuan Samapta POLRI, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik lapangan. Perlindungan terhadap hak atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari sistem hukum demokratis sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala tindakan aparat keamanan selalu berlandaskan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas sesuai standar United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, standar HAM internasional, literatur akademik, serta laporan lembaga nasional dan internasional seperti Komnas HAM, Amnesty International, dan Human Rights Watch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah memuat ketentuan yang selaras dengan standar internasional, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Data Komnas HAM menunjukkan tren peningkatan pengaduan terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan aksi massa, yang mengindikasikan masih lemahnya penerapan prinsip HAM dalam tindakan pengamanan oleh Samapta POLRI. Kendala yang ditemukan antara lain disharmoni regulasi, keterbatasan sarana-prasarana, minimnya pelatihan HAM, budaya organisasi yang masih bercorak paramiliter, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dan tekanan situasional maupun politik dalam pengendalian massa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan SOP Dalmas, penguatan pelatihan berbasis HAM, peningkatan transparansi pengawasan internal-eksternal, serta internalisasi pendekatan democratic policing sebagai paradigma baru dalam pengendalian massa yang menghormati harkat dan martabat manusia.