PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 292/Pid.B/PN.Smg)

Tindak Pidana penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban. Meskipun diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP, implementasi perlindungan hukum terhadap korban belum optimal. Hal ini terlihat pada kasus penganiayaan dengan luka fisik sebagaimana dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan spesifikasi deskriptif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis melalui studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban mencakup tahap sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, sesuai KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam praktik perlindungan korban masih terbatas karena keterbatasan pemahaman korban, minimnya akses pendampingan, dan belum maksimalnya peran aparat penegak hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menekankan pemidanaan pelaku, sementara pemulihan korban belum tercakup secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan hukum masih memerlukan pendekatan victim-oriented untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif.