KEKUATAN HUKUM PUTUSAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI NONLITIGASI DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam negara demokratis, karena menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan Pasal 28F UUD 1945. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) membentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Namun demikian, kedudukan dan kekuatan hukum putusan Komisi Informasi masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait sifat mengikat putusan dan kepatuhan badan publik dalam melaksanakannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hak atas informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Komisi Informasi dalam sistem hukum administrasi negara serta menilai kekuatan hukum putusan ajudikasi nonlitigasi yang dihasilkannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan konsep hukum administrasi negara terkait kewenangan serta keputusan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga quasi-yudisial yang memiliki kewenangan atribusi dari undang-undang, sehingga putusannya memiliki karakter final dan mengikat sepanjang berada dalam ruang lingkup kewenangan yang sah. Namun, ketidakjelasan pengaturan mengenai sifat putusan serta lemahnya mekanisme pemaksaan (executorial) menyebabkan implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi untuk memastikan kepastian dan efektivitas pelaksanaan putusan Komisi Informasi oleh badan publik.