BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM TERHADAP TINDAKAN ANARKIS DALAM DEMONSTRASI

Hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pilar utama demokrasi. Hak tersebut memberikan ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi secara bebas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak menyampaikan pendapat melalui demonstrasi sering kali mengalami penyimpangan dan berubah menjadi tindakan anarkis yang mengancam ketertiban umum, keamanan, serta hak-hak masyarakat lainnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batasan pelaksanaan hak konstitusional dan tanggung jawab hukum para pelaku demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum menurut UUD NRI Tahun 1945, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis, serta merumuskan solusi dan upaya hukum dalam menghadapi tindakan anarkis tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta instrumen hukum terkait hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan ketertiban umum, keamanan, dan penghormatan terhadap hak orang lain
sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan penegakan hukum yang tegas namun proporsional, guna mencegah tindakan anarkis dan menjaga demokrasi yang tertib, aman, dan berkeadilan