PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI FASILITATOR PENAGIHAN UTANG DALAM RANGKA PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA

Pemulihan keuangan Negara merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Kerugian keuangan negara tidak hanya timbul akibat tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat bersumber dari wanprestasi perdata, utang piutang, dan kewajiban keuangan pihak ketiga terhadap negara yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator penagihan utang perdata masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek regulasi, koordinasi antarinstansi, kepatuhan debitur, maupun keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Dengan menggunakan metedologi yuridis normatif yang artinya penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Hasil penelitian upaya Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator dalam penagihan utang dalam rangka pemulihan keuangan Negara dan hambatan yang ditemui Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator dalam penagihan utang dalam rangka pemulihan keuangan Negara