PENYELENGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA WEDELAN DI BIDANG PEMERINTAHAN KABUPATEN JEPARA TAHUN

Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pemerintahan desa merupakan wujud otonomi desa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Namun, dalam praktiknya, desa sering menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur, regulasi yang kompleks, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Tupoksi di Desa Wedelan, Kabupaten Jepara, tahun 2023–2024, untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi dan mengidentifikasi faktor penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui ketentuan hukum yang mengatur Tupoksi pemerintahan desa, dan (2) Menganalisis penyelenggaraan Tupoksi Desa Wedelan di bidang pemerintahan selama periode 2023–2024. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumen perundang-undangan dan arsip desa. Pelaksanaan Tupoksi Desa Wedelan telah sesuai dengan kerangka hukum, terutama dalam administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan perencanaan partisipatif. Namun, ditemukan hambatan seperti keterbatasan SDM, sarana prasarana, tumpang tindih tugas, serta celah hukum dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan mekanisme pengawasan. Tata kelola pemerintahan Desa Wedelan telah berjalan cukup baik, namun memerlukan penguatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi internal, peningkatan transparansi keuangan, dan sinergi yang lebih efektif dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan penyelenggaraan Tupoksi yang lebih akuntabel dan berdaya guna.