PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Permasalahan pengungsi Rohingya merupakan salah satu isu kemanusiaan internasional yang hingga saat ini belum memperoleh penyelesaian yang menyeluruh. Etnis Rohingya, sebagai kelompok minoritas Muslim yang berasal dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, telah lama mengalami diskriminasi, kekerasan, serta pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Kondisi tersebut mendorong terjadinya arus pengungsian ke berbagai negara, termasuk Indonesia, guna mencari perlindungan dan rasa aman. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, Indonesia tetap menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi berdasarkan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya prinsip non- refoulement yang telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Implementasi perlindungan tersebut tercermin dalam kebijakan nasional, antara lain Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Namun demikian, pelaksanaan perlindungan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan instrumen hukum nasional, ketidakpastian status hukum pengungsi, keterbatasan anggaran, serta tantangan sosial di masyarakat penerima. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum nasional dan peningkatan kerja sama internasional guna mewujudkan perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi Rohingya secara efektif dan berkelanjutan.