PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Demak)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b bahwa Menyalahgunakan kedudukan selaku pendidik untuk memaksa melakukan perbuatan cabul. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan perbuatan cabul atau kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perumusan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN.Dmk)?. Serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi hakim dalam pemidanan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Demak? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis data sejunder yang berupa bahan-bahan hukum, dengan memahami hukum sebagai peraturan atau norma-norma positif didalam perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual. Hasil penelitian: Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN.Dmk berdasarkan bukti dalam proses pesidangan majelis hakim menjauhkan pidana bagi pelaku Tindak pidana menyalahgunakan kedudukan selaku pendidik untuk memaksa melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).