PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI TATA NIAGA TIMAH PADA PUTUSAN NOMOR 5009 K/PID.SUS/2025

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat serius dan teorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Khususnya dalam sektor pertambangan, yang mana seharusnya menjadi peluang bagi pendapatan negara tetapi disalahgunakan oleh banyak oknum yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga berdampak pada kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penelitian ini membahas mengenai (1) Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tata niaga timah pada putusan nomor 5009 K/Pid.Sus/2025? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan telah memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan pencucian uang melanggar Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Th 1999 jo UU No.20 Th 2001 dan Pasal 3 UU No.8 Th 2010, pertimbangan hakim seringkali menitikberatkan pada perluasan makna kerugian keuangan negara akibat ekologis. Dalam kesimpulannya, terdapat fakta perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum dalam tata niaga komoditas timah, fakta yuridis yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan