UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENINDAK ANCAMAN TINDAK PIDANA TERORISME

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa perhatian dunia i. Terorisme menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Perumusan masalah adalah: (1) Bagaimana menindak ancaman tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia ? (2) Bagaimana faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia ? dan (3) Bagaimana upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menindak ancaman tindak pidana terorisme di Indonesia ? Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Menindak tindak pidana terorisme di Indonesia melalui penerapan peraturan-peraturan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelaku teror, serta menerapkan kebijakan penal dan non penal dengan melakukan pendekatan terhadap akar persoalan terorisme dari sudut sosial serta melibatkan peran Detasemen Khusus 88 Anti Teror sebagai bagian terdepan melakukan penindakan. (2) Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme dipengaruhi faktor internal, yaitu faktor pemahaman agama untuk melakukan jihad dan faktor kemiskinan yang ada di masyarakat membuat orang gampang terpengaruh oleh organisasi, sedangkan faktor sosial muncul dikarenakan rasa ketidakadilan di masyarakat kecil, dan faktor politik disebabkan oleh pengaruh terhadap ideologi politik. (3) Upaya kepolisian dalam menindak ancaman terorisme dengan membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk melakukan pemberantasan. Melakukan upaya preventif dengan penyuluhan ke lembaga pendidikan, upaya penyuluhan langsung ke masyarakat, dan dengan kerjasama dengan tokoh agama. Upaya represif melalui razia, pengawasan terhadap tempat persembunyian terorisme, dan dengan upaya deradikalisasi. Kepolisian harus melakukan sinergitas dengan masyarakat dalam rangka melakukan ancaman maupun pencegahan terhadap terorisme dengan mengefektifkan peran Polisi Masyarakat (Polmas) secara terpadu.