PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem keuangan melalui hadirnya aset kripto berbasis blockchain yang bersifat desentralisasi dan lintas negara. Di Indonesia, peningkatan signifikan jumlah investor dari kalangan generasi muda, menempatkan aset kripto sebagai bagian dari ekosistem jasa keuangan. Namun, karakter kripto yang volatil dan spekulatif menimbulkan risiko terhadap perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan, sehingga memerlukan pengawasan yang jelas dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan aset kripto, pelaksanaan pengawasannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kendala yang dihadapi dalam praktik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif untuk menilai konsistensi dan rasionalitas pengaturan dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan OJK memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang menandai pergeseran pengaturan aset kripto ke dalam rezim sektor jasa keuangan. Pengawasan telah dirancang secara preventif dan represif, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan regulasi teknis, kapasitas kelembagaan, dan literasi masyarakat. Kendala normatif, teknis, dan sosial menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pengawasan, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan institusi untuk menjamin kepastian
hukum dan perlindungan investor.