PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENERIMA, MENYIMPAN DAN MENJUAL SESUATU BAHAN PELEDAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK

Bahan peledak memiliki karakteristik sebagai benda berbahaya yang dapat menimbulkan kerusakan fisik, hilangnya nyawa, serta rasa takut di tengah masyarakat. Karena sifatnya yang berbahaya tersebut, hukum pidana Indonesia mengambil posisi tegas dengan mengatur secara ketat perbuatan membuat, menyimpan, atau memperdagangkan bahan peledak tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Perumusan masalah: Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menerima, menyimpan dan menjual sesuatu bahan peledak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menerima, menyimpan dan menjual sesuatu bahan peledak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak?. Metode Penelitian adalah Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah dilakukan secara tepat, dengan pemenuhan unsur tindak pidana yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan mencerminkan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kendala yang dihadapi hakim meliputi fakta persidangan yang tidak menimbulkan akibat langsung serta dilema intuitional hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.