PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Dalam memahami peran dan akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat. Notaris mempunyai kewajiban dalam membuat akta atau dokumen atas perintah Warga Negara Indonesia. Notaris tidakdapat menolak apapun permintaan itu yang diinginkan nasabah dikarenakan memang itulah tugas utama menjadi notaris. Pada Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta autentik adalah akta yang dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat serta dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa, dalam hal ini tempat dimana akta dibuatnya. Akta itu sendiri berupa surat yang diberi dalam sebuah tandatangan yang mana memuat peristiwa-peristiwa yang menjadikan dasar pada hak serta perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja bertujuan untuk pembuktian. Penelitian dalam menyusun menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dengan wawancara oleh Notaris PPAT Kabupaten Grobogan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif.Dalam hasil penelitan ini dapat diketahui bahwa peran Notaris hanya mencatat atau menuangkan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak ke dalam sebuah akta. Pada dasarnya Notaris diharuskan bersikap netral, tidak memihak dan dapat memberikan saran atau nasehat hukum jika mana para pihak menghendakinya. Akan tetapi Notaris juga dapat diminta pertanggungjawaban jika dikemudian hari saran atau nasehat hukum yang diberikannya terdapat kekeliruan hal ini tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila seorang Notaris menyimpang dari akta yang telah dibuat dan dilakukan suatu perkara pidana, maka Notaris itu akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan jabatannya, seseorang Notaris harus menggunakan prinsip kehati-hatian yang lebih teliti dimana setiap ucapan pada sumpah jabatannya