PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (STUDI KASUS DI PT SANNIN BROTHER MEGAH)

Perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak merupakan isu penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang- Undang Cipta Kerja yang membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sistem alih daya (outsourcing). Meskipun secara normatif regulasi tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pekerja, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak menurut Undang-Undang Cipta Kerja dalam praktik di PT Sannin Brother Megah, mengidentifikasi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi hukum yang dapat ditempuh agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif, didukung oleh data primer melalui observasi dan wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKWT dan sistem outsourcing di perusahaan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan praktik penahanan dokumen pribadi pekerja, sehingga berpotensi melemahkan prinsip perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, kepastian status hubungan kerja, serta penyesuaian kebijakan perusahaan guna mewujudkan hubungan industrial yang adil dan berkeadilan