ANALISIS PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH AYAH TIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Smg)

Meningkatnya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, khususnya oleh ayah tiri menjadi latar belakang dari penulisan skripsi ini, dimana perbuatan tersebut menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak serta menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penerapan hukum pada tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak oleh ayah tiri dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Smg? (2) bagaimana proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Smg jika dikaitkan dengan sifat perbuatan, kedudukan pelaku, dan dampak psikologis terhadap korban? serta (3) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak tiri dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Smg? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan hakim berupa pidana penjara 12 tahun telah memenuhi unsur Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta berada dalam batas ancaman pidana yang ditentukan undang-undang, sehingga secara yuridis dapat dinilai proporsional dengan perbuatan yang dilakukan dan kedudukan pelaku sebagai ayah tiri. Namun demikian, dari sudut tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemanfaatan bagi korban, putusan tersebut masih memiliki kelemahan karena belum secara optimal memperhatikan aspek pemulihan korban, seperti rehabilitasi psikologis dan restitusi, sehingga pemidanaan masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban tindak pidana.