ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KHITAN TERHADAP KETIDAKLENGKAPAN INFORMED CONSENT OLEH TENAGA KESEHATAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya informed consent sebagai wujud perlindungan hak asasi pasien. Namun, pada praktiknya di beberapa klinik kesehatan wilayah Jawa Tengah, prosedur khitan sering dilakukan tanpa penyampaian informasi yang memadai dan ketiadaan dokumentasi persetujuan tertulis yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan informed consent bagi pasien khitan di klinik kesehatan, serta bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap ketidaklengkapan prosedur tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang difokuskan pada pengkajian peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan informed consent bagi pasien khitan telah diatur secara tegas dalam Pasal 737 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mewajibkan tenaga medis memberikan penjelasan menyeluruh (risiko, manfaat, dan alternatif) sebelum tindakan medis. Perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan diwujudkan melalui pengenaan sanksi administratif terhadap tenaga kesehatan sesuai Pasal 736 PP Nomor 28 Tahun 2024, mulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin praktik. Selain itu, pasien juga memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana apabila ketidaklengkapan informed consent tersebut mengakibatkan kerugian nyata.