TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NAKOTIKA DI POLRESTA PATI

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga kesehatan dan sosial, sehingga penanganannya tidak dapat semata-mata dilakukan melalui pendekatan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi penerapan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika di Polresta Pati serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan aparat Sat Reserse Narkoba Polresta Pati, mantan penyalahguna, tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi di Polresta Pati pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dengan menempatkan pemakai narkotika sebagai individu yang membutuhkan perawatan medis dan sosial. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi, koordinasi antarinstansi yang belum efektif, perbedaan penilaian dalam menentukan kelayakan rehabilitasi, serta rendahnya dukungan keluarga dan pemahaman masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi telah mencerminkan pendekatan pemidanaan yang humanis, tetapi memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi publik agar tujuan pemulihan penyalahguna narkotika dapat tercapai secara maksimal.