PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN BLORA

Transaksi jual beli tanah merupakan hal yang cukup sering dilakukan di lingkungan masyarakat, namun tidak banyak juga yang memahami pentingnya perlindungan hukum pembeli tanah yang sah menurut hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi peran perlindungan hukum dalam bertransaksi jual beli tanah yang belum bersertifikat dan prosedur untuk mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan pertama kali menjadi Hak Milik yang sah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menyajikan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi interview, observasi, dan pengumpulan dokumen kelengkapan guna sebagai data pendukung hasil penelitian. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi 2 yaitu, preventif dan represif. Dalam kasus jual beli tanah tanpa sertifikat, cukup rentan terjadinya sengketa. Sehingga terdapat upaya perlindungan hukum guna menciptakan keadilan dengan dibuatkannya perjanjian bawah tangan. Tetapi perjanjian juga tidak dapat menjamin kepemilikan yang sah. Oleh sebab itu, diaturnya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang landasan hukum pertanahan dan pendaftaran tanah, dan dalam prosesnya akan diperkuat dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.