TINJAUAN YURIDIS TATA CARA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH LETTER C

Tanah merupakan aset penting bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dalam penguasaannya. Di berbagai desa, masih banyak tanah yang status penguasaannya hanya dibuktikan melalui buku Letter C, yaitu dokumen administrasi desa yang mencatat data subjek dan objek tanah, namun tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti hak. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala dalam proses pendaftaran tanah, terutama ketika masyarakat mengajukan penetapan atau perolehan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara perolehan hak atas tanah melalui buku Letter C, menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan normatif terhadap peraturan terkait pendaftaran tanah dan pendekatan sosiologis melalui studi lapangan terhadap praktik administrasi pertanahan di tingkat desa dan kantor pertanahan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta telah dokumen Letter C dan berkas administrasi pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses perolehan hak atas tanah melalui Letter C dilakukan melalui tahapan administrasi desa, pengajuan permohonan ke BPN, pengukuran dan pemeriksaan fisik, penelitian yuridis, serta penetapan hak; (2) implementasi PP No. 18 Tahun 2021 telah memperkuat kewajiban pendaftaran tanah dan peran pemerintah desa serta BPN dalam memberikan kepastian hukum atas tanah Letter C, namun penerapannya masih terkendala perbedaan data fisik dan yuridis; (3) hambatan utama berasal dari ketidaktertiban data Letter C, sengketa batas, minimnya pengetahuan masyarakat, serta keterbatasan tenaga teknis BPN; dan (4) upaya yang dilakukan meliputi pemutakhiran data desa, verifikasi yuridis oleh BPN, pengukuran ulang, edukasi kepada masyarakat, dan percepatan sertifikasi melalui Program PTSL. Kesimpulannya, kepastian hukum atas tanah yang masih menggunakan Letter C dapat terwujud apabila terdapat sinergi antara pemerintah desa, BPN, dan masyarakat dalam menertibkan administrasi serta melaksanakan pendaftaran tanah sesuai PP No. 18 Tahun 2021. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.