PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tanah merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan seluruh manusia, karena tanah merupakan salah satu unsur utama bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia sepanjang masa. Dalam rangka melaksanakan amanat UUD NRI Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Perumusan masalah meliputi: (1) Bagaimana Pengaturan kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Saait ini ? (2) Bagaimana Kendala kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ? (3) Bagaimana Peran kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ? Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, suatu penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengaturan kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak pemilik tanah. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah atau pihak yang mengadakan tanah untuk memberikan ganti kerugian yang wajar dan layak berdasarkan nilai pasar, termasuk nilai tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lainnya yang dapat dihitung secara objektif melalui appraisal independen. (2) Kendala kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia saat ini meliputi kompleksitas penilaian nilai tanah yang sering kali tidak mencerminkan harga pasar yang sebenarnya, akibat dari metode appraisal yang kurang transparan dan terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pemilik lahan dan risiko sengketa hukum yang berkepanjangan. (3) Peran kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum saat ini memainkan peran krusial sebagai mekanisme utama untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu, dengan memastikan bahwa pemilik lahan menerima kompensasi yang adil sesuai dengan nilai pasar dan undang-undang yang berlaku.