PEMBINAAN WARGA BINAAN TERORIS MENURUT KEPUTUSAN DITJENPAS NO PAS-172.PK.01.06.01 TAHUN 2015 DI LAPAS KELAS 1 SEMARANG

Lembaga pemasyarakatan bukan sekadar institusi “penyimpanan” pelanggar hukum, melainkan institusi yang mengemban amanat moral untuk mengubah perilaku, menguatkan kesadaran hukum, serta menyiapkan warga binaan agar mampu hidup sebagai warga yang bertanggung jawab setelah menjalani pidana. Hal tersebut pada prinsipnya berlaku terhadap seluruh narapidana tanpa pengecualian, termasuk narapidana tindak pidana terorisme, karena status mereka tetap berada dalam kategori Warga Binaan Pemasyarakatan yang tunduk pada rezim pemasyarakatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan warga binaan tindak pidana terorisme berdasarkan Keputusan Ditjenpas tersebut di Lapas Kelas I Semarang. Hasil penelitian yang didapatkan adalah (1) Pengaturan pembinaan warga binaan tindak pidana terorisme menurut Keputusan Ditjenpas No. PAS- 72.PK.01.06.01 Tahun 2015 pada dasarnya membentuk kerangka pembinaan yang sistematis dan bertahap, dimulai dari admisi-orientasi, dilanjutkan dengan profiling, assessment, dan litmas sebagai dasar penentuan penempatan serta rencana pembinaan, kemudian dioperasionalisasikan melalui paket pembinaan kepribadian (agama, hukum, intelektual, kebangsaan, psikologi, jasmani) dan pembinaan kemandirian. (2) Pelaksanaan pembinaan napiter di Lapas Kelas I Semarang menunjukkan implementasi pedoman tersebut melalui mekanisme penilaian dan pembinaan yang terukur, ditandai adanya observasi, profiling, serta assessment, disertai pembinaan keagamaan dan kebangsaan serta program deradikalisasi yang melibatkan koordinasi lintas aktor seperti BNPT dan Densus 88, termasuk pendekatan dialog korban dan diskusi dengan eks-napiter. (3) Hambatan pembinaan napiter di Lapas Kelas I Semarang terutama terkait keterbatasan SDM dan sarana pendukung, dilema pembinaan dengan kebutuhan pengamanan, potensi resistensi ideologis dan kepatuhan semu, serta tantangan koordinasi lintas lembaga dan integrasi data
pembinaan