PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Sistem pemasyarakatan Indonesia telah bergeser dari pendekatan retributif ke rehabilitatif dan reintegratif sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menghadapi tantangan seperti overcrowding, anggaran terbatas, sumber daya manusia minim, sarana prasarana kurang memadai, dan dinamika perubahan regulasi dari Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menghambat efektivitas pembinaan narapidana; penelitian ini merumuskan masalah tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Semarang menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, faktor hambatan, dan upaya mengoptimalkan, dengan tujuan mengetahui implementasi pembinaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya untuk menyelaraskan dengan prinsip dan tujuan pemasyarakatan; menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis di lokasi Lapas Kelas I Semarang, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam dengan petugas dan narapidana serta observasi lapangan, dan sekunder dari dokumen hukum seperti menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan literatur terkait, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, serta dianalisis secara kualitatif induktif dengan triangulasi untuk validitas; hasilnya menunjukkan pelaksanaan pembinaan telah menyesuaikan dengan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan melalui program kepribadian (keagamaan, pendidikan, kesadaran hukum) dan kemandirian (keterampilan kerja, wirausaha, teknologi), namun dihadapkan hambatan seperti overcrowding, anggaran, SDM, sarana, regulasi, kondisi narapidana heterogen, risiko keamanan, dan stigma sosial, yang diatasi melalui pengembangan program intensif, kolaborasi eksternal, pelatihan petugas, pengadaan fasilitas, evaluasi rutin, dan inovasi teknologi, sehingga meningkatkan efektivitas pembinaan untuk membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, mencegah pengulangan pidana, dan mendukung reintegrasi sosial.