PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Sistem peradilan pidana Indonesia menekankan rehabilitasi narapidana melalui pembebasan bersyarat sebagai mekanisme utama untuk reintegrasi sosial, namun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, pelaksanaannya dihadapkan tantangan seperti subjektivitas penilaian, keterbatasan sumber daya pengawasan, risiko kambuh, dan ketidakkonsistenan regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; penelitian ini merumuskan masalah tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat dan hambatannya, dengan tujuan mengetahui implementasi serta upaya mengatasi hambatan; menggunakan metode yuridis empiris deskriptif analitis di lokasi Lapas Kelas I Semarang, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam dengan petugas, narapidana, dan pembimbing kemasyarakatan serta observasi lapangan terhadap proses pembebasan, dan sekunder dari dokumen hukum seperti UU 22/2022, PP 99/2012, dan literatur terkait, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, disajikan naratif deskriptif dengan tabel dan grafik, serta dianalisis kualitatif induktif dengan triangulasi untuk validitas; hasilnya menunjukkan pelaksanaan melalui tahapan pengajuan, penilaian kelayakan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan, persetujuan, dan pendampingan pasca-pembebasan telah efektif dengan tingkat keberhasilan 75% dalam mencegah rekidivisme, namun dihadapkan hambatan regulasi, administrasi, SDM, kondisi narapidana, sosial-eksternal, teknologi, kolaborasi, evaluasi, pendidikan, psikologis, keluarga, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, dampak masyarakat, budaya, dan media, yang diatasi melalui pelatihan staf, digitalisasi, kolaborasi lintas-lembaga, program rehabilitasi intensif, kampanye kesadaran, investasi teknologi, advokasi kebijakan, dan evaluasi berkala, sehingga meningkatkan efektivitas program untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial.