ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPALA DESA DI INDONESIA

Penyelesaian sengketa kepala desa merupakan isu hukum yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Sengketa tersebut dapat muncul akibat perbedaan penafsiran hasil pemilihan kepala desa, pelanggaran administratif, maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan. problematik pengaturan hukum dalam penyelesaian sengketa yang belum sepenuhnya seragam sering menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama berkaitan dengan institusi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pilkades saat ini yang dianggap janggal karena melibatkan Lembaga negara eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa, putusan pengadilan yang relevan, serta doktrin dan literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran yuridis untuk mengkaji kesesuaian norma hukum dengan praktik penyelesaian sengketa kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa kepala desa tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya, yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur administratif dan musyawarah. Namun, terdapat permasalahan mendasar, yaitu pemberian kewenangan kepada bupati/wali kota untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena bupati merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang secara prinsip tidak menjalankan fungsi yudikatif. Pemberian kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat bupati memiliki hubungan struktural dan politik dengan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penyelesaian sengketa pilkades melalui keputusan bupati cenderung bersifat administratif dan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip peradilan yang independen, imparsial, dan berkeadilan. Selain itu, mekanisme ini juga membuka ruang subjektivitas dan politisasi dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembentukan peradilan khusus yang menangani sengketa pemilihan kepala desa (pilkades) sebagai solusi atas kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa yang saat ini masih menempatkan kewenangan pada organ eksekutif. Keberadaan peradilan khusus ini dimaksudkan untuk menjamin penyelesaian sengketa pilkades yang independen, imparsial, dan berorientasi pada kepastian serta keadilan hukum, sesuai dengan prinsip negara hukum dan pemisahan kekuasaan.