PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM KECELAKAAN PADA LAYANAN TRANSPORTASI SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan pada Layanan Transportasi Sewa Khusus Berbasis Aplikasi ditinjau dari kedudukan konsumen sebagai pelaku usaha jasa transportasi sewa berbasis aplikasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi sewa khusus yang pertama, di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. berdasarkan tiga landasan yaitu: (1). kepentingan nasional yang berada di atas segalanya. (2). kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi. (3). kesetaraan dalam kesempatan berusaha. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus yang di tinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf g yaitu pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun tanggung jawab dari pelaku usaha adanya ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan akibat dari kecelakaan tersebut. Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk:(1) Pengembalian uang(2) Penggantian barang,(3)Perawatan kesehatan (4)Pemberian santunan Adapun Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratuss juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.