PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PERENCANAAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan konvensional, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Media sosial kini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk merencanakan kejahatan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hukum pidana Indonesia dalam membuktikan unsur kesengajaan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, penggunaan media sosial memunculkan persoalan baru mengenai keabsahan bukti elektronik yang diatur dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembunuhan berencana dalam KUHP, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan media sosial sebagai sarana perencanaan, serta hambatan penegak hukum dalam pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan melalui bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas digital seperti percakapan daring, penyusunan rencana, serta koordinasi melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu. Namun, terdapat hambatan berupa otentikasi bukti elektronik, keterbatasan keahlian digital forensik, serta ketidaksinkronan regulasi antara KUHP, KUHAP, dan UU ITE. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum acara pidana agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menanggulangi kejahatan modern secara efektif.