PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA RESIGN DI KABUPATEN PATI

Pekerja yang mengundurkan diri (resign) di Kabupaten Pati seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh hak-hak normatifnya, seperti Uang Penggantian Hak (UPH) dan Uang Pisah, akibat ketidakjelasan regulasi internal perusahaan dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, yang memicu tingginya perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pati dalam melindungi hak pekerja resign serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang menggabungkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi lapangan melalui wawancara dan analisis dokumen resmi Disnaker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Disnaker masih bersifat administratif-pasif, di mana fungsi mediasi lebih dominan daripada pencegahan, dan seringkali menghasilkan perjanjian bersama yang nilainya di bawah standar normatif akibat ketiadaan aturan Uang Pisah yang jelas dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kendala utama yang dihadapi meliputi kekosongan hukum pada regulasi internal perusahaan yang bersifat delegatif, keterbatasan jumlah mediator dan anggaran pengawasan, serta rendahnya kepatuhan prosedur administrasi oleh pekerja dan resistensi pengusaha. Disimpulkan bahwa perlindungan hak pekerja resign di Kabupaten Pati belum efektif menjamin kepastian hukum, sehingga diperlukan optimalisasi verifikasi PP/PKB oleh Disnaker dan penetapan regulasi nasional yang lebih tegas mengenai standar perhitungan Uang Pisah.