IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) TERHADAP KEPATUHAN PENGENDARA BERMOTOR

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk penerapannya adalah digitalisasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui platform Digital Korlantas/SINAR (SIM Nasional Presisi). Layanan ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan proses administratif penerbitan dan perpanjangan SIM, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pengendara bermotor dalam berlalu lintas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya yang melibatkan pengendara sepeda motor, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratif seperti kepemilikan SIM yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis empiris berbasis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Korlantas Polri, serta literatur akademik terkait transformasi digital dan perilaku kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi SIM telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, Perpol No. 5 Tahun 2021, dan ketentuan perlindungan data pribadi. Secara implementatif, sistem SINAR terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi potensi pungutan liar, mempercepat proses verifikasi identitas, dan meningkatkan kepatuhan administratif masyarakat, khususnya dalam perpanjangan SIM. Integrasinya dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga memperkuat penegakan hukum berbasis bukti elektronik yang berdampak pada peningkatan kepatuhan perilaku berkendara. Namun dalam penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala mencakup keterbatasan infrastruktur digital, literasi digital masyarakat yang tidak merata, kesenjangan regulasi perlindungan data, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital pelayanan SIM memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pengendara bermotor, tetapi keberhasilannya membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerataan akses teknologi, dan edukasi hukum yang berkelanjutan.