PERAN UNIT RESKRIM POLRES BATANG DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana ringan dalam praktik sering kali menghadapi persoalan efektivitas dan rasa keadilan, terutama apabila penyelesaian perkara hanya berorientasi pada penghukuman formal tanpa memperhatikan pemulihan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keharmonisan sosial. Dalam konteks tersebut, kepolisian memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Reskrim Polres Batang dalam mewujudkan keadilan restoratif melalui penanganan kasus tindak pidana ringan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapannya, serta mengkaji strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi di Unit Reskrim Polres Batang, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Reskrim Polres Batang berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif. Peran tersebut diwujudkan melalui seleksi perkara yang layak diselesaikan secara restoratif, pendekatan persuasif kepada pelaku dan korban, serta fasilitasi musyawarah yang objektif dan netral. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Strategi yang diterapkan menunjukkan bahwa keadilan restoratif diposisikan sebagai bagian dari pembaruan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.