PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PENDERITA GANGGUAN JIWA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Hak warga binaan penderita gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sering kali tidak terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur kesehatan jiwa, stigma sosial, overcrowding, anggaran terbatas, regulasi turunan yang kurang spesifik, serta mekanisme pengaduan yang tidak efektif, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan perlakuan manusiawi, akses layanan kesehatan mental, dan rehabilitasi berbasis hak asasi manusia; penelitian ini merumuskan masalah tentang pemenuhan hak tersebut, hambatan yang dihadapi, dan upaya mengatasi, dengan tujuan mengetahui implementasi pemenuhan hak, hambatan, serta upaya pemulihan; menggunakan metode yuridis normatif deskriptif analitis di lokasi Lapas Kelas I Semarang, dengan sumber data primer dari wawancara mendalam dengan petugas kesehatan, warga binaan, dan staf serta observasi lapangan terhadap fasilitas kesehatan jiwa, dan sekunder dari dokumen hukum seperti UU 22/2022, laporan Kemenkumham, dan literatur terkait, dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, disajikan naratif deskriptif dengan tabel dan diagram, serta dianalisis kualitatif induktif dengan triangulasi untuk validitas; hasilnya menunjukkan pemenuhan hak kesehatan mental mencapai 50% standar ideal melalui akses diagnosis, terapi, dan dukungan psikologis, namun dihadapkan hambatan struktural seperti SDM minim, infrastruktur tidak memadai, stigma, dan overcrowding, yang diatasi melalui perekrutan tenaga tambahan, kolaborasi eksternal, renovasi fasilitas, edukasi anti-stigma, redistribusi warga binaan, peningkatan anggaran, pelatihan petugas, unit pengaduan independen, revisi regulasi, dan integrasi teknologi, sehingga meningkatkan efektivitas pemenuhan hak, mengurangi risiko kekerasan dan bunuh diri, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai prinsip hak asasi manusia.