PERAN PENYIDIK SATRESKRIM POLRES REMBANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan memerlukan peran penyidik yang profesional karena tahap penyidikan menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, tindak pidana penganiayaan kerap terjadi di tengah masyarakat dengan karakteristik spontan, melibatkan relasi personal, serta menghadirkan berbagai kendala pembuktian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Satreskrim Polres Rembang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan, serta mengkaji solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung pendekatan empiris melalui wawancara dengan penyidik, dengan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Satreskrim Polres Rembang telah melaksanakan peran penyidikan sesuai ketentuan KUHAP, meliputi penyelidikan, olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah, serta rekonstruksi perkara. Namun demikian, penyidikan masih menghadapi hambatan berupa ketidakkooperatifan korban dan saksi, pelaku yang melarikan diri, keterbatasan personel dan sarana, serta hambatan yuridis terkait perbedaan interpretasi unsur delik dan upaya perdamaian. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penyidik melakukan optimalisasi pemeriksaan, percepatan visum dan pengumpulan bukti, serta peningkatan koordinasi dengan kejaksaan. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan sangat ditentukan oleh profesionalitas penyidik, dukungan sarana prasarana, dan sinergi antarpenegak
hukum.