KEDUDUKAN HUKUM SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak serius terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta nilai moral masyarakat. Karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan terorganisir dan tertutup menyebabkan proses pembuktian di persidangan menjadi kompleks. Salah satu upaya yang digunakan untuk mengungkap tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan pidana adalah melalui penggunaan saksi mahkota. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti sah dalam peradilan tindak pidana korupsi menurut Hukum Acara Pidana? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota dalam kasus korupsi menurut Hukum Acara Pidana? dan 3. Apakah penggunaan saksi mahkota dalam peradilan tindak pidana korupsi dibolehkan atau bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia? Saksi mahkota yaitu saksi yang berasal dari salah satu pelaku atau terdakwa lain dalam perkara yang sama. Namun, penggunaan saksi mahkota tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum saksi mahkota sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi, menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota menurut hukum acara pidana, serta mengkaji apakah penggunaan saksi mahkota sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang akan diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya kekuatan alat bukti saksi mahkota sama seperti saksi pada umumnya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.