PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRESTA PATI

Dominasi pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering kali mengabaikan pemulihan hak korban dan memicu penumpukan perkara yang membebani negara. Oleh karena itu, konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menjadi urgensi krusial dalam transformasi penegakan hukum modern, khususnya untuk penyelesaian tindak pidana ringan secara humanis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Restorative Justice dalam kasus tindak pidana ringan di Polresta Pati serta mengidentifikasi hambatan yuridis maupun empiris yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif- analitis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik, korban, dan pelaku, serta didukung data sekunder berupa regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Restorative Justice di Polresta Pati telah dilaksanakan sesuai prosedur Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Proses tersebut mencakup tahapan identifikasi kelayakan perkara, fasilitasi mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat/agama, pembuatan kesepakatan perdamaian tertulis, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) sebagai kepastian hukum. Secara empiris, pendekatan ini efektif mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan kepuasan korban melalui ganti rugi, dan mencegah stigmatisasi negatif terhadap pelaku. Kendati demikian, terdapat hambatan signifikan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat yang masih menganggap pemidanaan penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Selain itu, penolakan korban untuk berdamai, ketimpangan posisi tawar, keterbatasan kompetensi teknis penyidik dalam teknik negosiasi, serta minimnya sarana prasarana ruang mediasi yang representatif menjadi kendala utama. Disimpulkan bahwa penerapan Restorative Justice di Polresta Pati secara substansial telah memenuhi rasa keadilan, namun memerlukan optimalisasi melalui pelatihan kompetensi khusus bagi penyidik serta sosialisasi masif guna membangun budaya hukum masyarakat yang mendukung penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat.