PERAN KEPOLISIAN DALAM IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTA PATI

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pati dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perlunya mekanisme penyelesaian perkara yang lebih efektif, cepat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penegakan hukum melalui jalur peradilan formal seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan para pihak, terutama terkait pemulihan kerugian dan penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice menjadi alternatif yang relevan untuk diterapkan pada perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya kasus yang tidak menimbulkan korban jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pati serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang muncul dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan data dari Satlantas Polres Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sebagai fasilitator, mediator, dan educator dalam proses penyelesaian perkara melalui diskresi, musyawarah, dan pemulihan kerugian korban. Data tahun 2020–2024 memperlihatkan bahwa lebih dari 80% kasus kecelakaan kategori ringan berhasil diselesaikan secara damai melalui restorative justice, data tersebut menunjukkan adanya efektivitas yang cukup tinggi dalam praktik di lapangan. Namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat mengenai regulasi, tekanan budaya terhadap korban, dan belum adanya dasar hukum yang tegas untuk kecelakaan berat yang memerlukan penanganan lebih formal. Secara keseluruhan, penerapan restorative justice oleh Polres Pati telah berjalan cukup efektif dan selaras dengan prinsip keadilan pemulihan, namun tetap memerlukan peningkatan kapasitas personel, pedoman teknis yang lebih operasional, serta sosialisasi berkelanjutan agar pelaksanaannya semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.