UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAIN ATAU PENGGUNA JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL DI DESA KEDALINGAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI

Penelitian ini dilatarbelakangi upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap praktik judi online menjadi perhatian serius seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial di tengah masyarakat. Kemudahan akses terhadap berbagai platform digital telah mendorong maraknya aktivitas judi online dengan permasalahan untuk menjawab permasalahan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi praktik judi online di media sosial, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemain atau pengguna judi online di media sosial, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap pemain atau pengguna judi online di media sosial di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap pemain atau pengguna judi online melalui media sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di Desa Kedalingan Kecamatan Tambaktomo Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap judi online di tingkat desa Kedalingan Kecamatan Tambaktomo Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan judi online di Desa Kedalingan telah dilakukan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan preventif dan represif. Aparat penegak hukum melakukan pemantauan media sosial, patroli siber, serta penindakan terhadap pemain atau pengguna judi online berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah desa berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum dan imbauan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat turut berpartisipasi melalui pengawasan lingkungan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum lebih banyak mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan dibandingkan penjatuhan sanksi pidana secara tegas. Meskipun pendekatan tersebut memberikan dampak positif berupa penurunan aktivitas judi online secara terbuka, belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi seluruh pelaku. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pengaturan hukum, keterbatasan kemampuan teknis dan sarana aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antar pihak, peningkatan kapasitas aparat, penguatan peran pemerintah desa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan pembinaan.