PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kebumen)

Pengelolaan dana desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, namun dalam praktiknya masih rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana terjadi dalam kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kebumen, peran Kejaksaan Negeri Kebumen dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut, serta hambatan yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi dana desa dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, rendahnya integritas serta profesionalitas aparatur desa, minimnya pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa, serta kurang optimalnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Kebumen telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pembuktian, dan kendala koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kebumen telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur desa, serta sinergi yang berkelanjutan antara aparat penegak hukum dan masyarakat guna mencegah terulangnya tindak pidana korupsi dana desa di masa mendatang.