PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN DALAM PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DI PT BPR BKK PURWODADI

Peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan salah satu wujud pelaksanaan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah dalam rangka menjaga dan memulihkan hak serta kepentingan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian gugatan wanprestasi yang melibatkan PT BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan, baik dari aspek preventif maupun represif. Gugatan wanprestasi yang timbul umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, yang berimplikasi pada potensi kerugian keuangan negara karena status BPR BKK sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta menelaah praktik pelaksanaan fungsi JPN pada Kejaksaan Negeri Grobogan melalui studi kasus dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN berperan signifikan dalam proses mediasi dan litigasi untuk memastikan pemulihan aset serta mencegah kerugian keuangan daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang perdata, kurangnya koordinasi antara BPR BKK dan Kejaksaan, serta belum optimalnya mekanisme monitoring pasca putusan pengadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian gugatan wanprestasi pada lembaga keuangan daerah sangat diperlukan untuk memperkuat fungsi negara sebagai pelindung kepentingan publik. Diperlukan reformulasi kebijakan dan peningkatan kapasitas JPN agar dapat berperan lebih efektif dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.