ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWODADI

Sistem pemasyarakatan di Indonesia menempatkan pembinaan narapidana sebagai sarana utama untuk mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali berintegrasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk nyata dari tujuan tersebut adalah pemberian hak pembebasan bersyarat, yang merupakan bagian dari hak integrasi narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan sosial untuk mendorong perubahan perilaku serta mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Dalam praktiknya, pelaksanaan pembebasan bersyarat masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam, khususnya pada tingkat satuan kerja pemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwodadi, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, serta narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap arsip administrasi dan dokumen pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan pembebasan bersyarat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Purwodadi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Prosedur pengajuan dan penilaian telah dijalankan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman narapidana terhadap prosedur pembebasan bersyarat, serta hambatan administratif berupa keterlambatan proses verifikasi dan koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, faktor pendukung pelaksanaan pembebasan bersyarat meliputi adanya sistem pembinaan yang terstruktur, kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan, serta komitmen petugas dalam memenuhi hak-hak narapidana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, efisiensi administrasi, dan sosialisasi kepada narapidana agar pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.