PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL DIJALAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.B/2024/PN SMG)

Manusia dalam kodratnya sebagai mahkluk sosial, di era modern dengan berbagai cara pandang dan berpikir yang maju sekalipun tetap tidak luput dari berbagai bentuk kejahatan. Kejahatan yang lahir pun dengan berbagai macam bentuk, tidak memandang status dan rupa. Salah satunya kejahatan seksual begal payudara, yang dikategorikan sebagai kejahatan dengan merampas harga diri seseorang dan banyak terjadi di masyarakat modern. Pada perkara putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg, merupakan salah satu kejahatan begal payudara yang terjadi di Kota Semarang dan telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana begal payudara dan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim, fakta hukum dan amar putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana khususnya pada kasus putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji adalah Normatif-empiris dengan pendekatan secara Yuridis Sosiologis. Adapun sumber data lebih menekankan pada data primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan data sekunder lebih bersifat menunjang. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg, telah memenuhi unsur delik, baik unsur perbuatan maupun unsur pertanggungjawaban atau pembuat, dan telah terbukti bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan telah melihat dari segala sudut pandang aspek yang berbeda sehingga menjatuhkan putusan sesuai dengan kewajaran dan berdasarkan kemanusiaan serta hukum yang berlaku yaitu terdakwa harus bertanggungjawab perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.