TINJAUAN HUKUM POSITIF TENTANG PERKAWINAN ADAT DALAM BANTUK KAWIN TANGKAP DI SUMBA TENGAH, NUSA TENGGARA TIMUR

Indonesia memiliki keragaman budaya yang signifikan, termasuk berbagai praktik perkawinan adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi tersebut adalah kawin tangkap, yang masih lazim di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Praktik ini telah memicu perdebatan yang cukup besar mengenai kesesuaiannya dengan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan status hukum perkawinan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Perkawinan di Indonesia didefinisikan sebagai persatuan sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang dibentuk untuk membentuk keluarga sesuai dengan peraturan negara. Masyarakat Sumba, yang mendiami empat kabupaten (Sumba Timur, Tengah, Barat, dan Barat Daya) di Nusa Tenggara Timur, menganut sistem kekerabatan patrilineal dan menjunjung berbagai adat dan upacara. Di antara adat tersebut adalah praktik perkawinan paksa, di mana salah satu pihak dipaksa untuk menikah melawan kehendaknya. Praktik semacam itu tidak sesuai dengan hukum positif, karena perkawinan paksa, menurut adatSumba, dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama ketika hal itu menyebabkan pelecehan seksual dan pelanggaran hak konstitusional korban. Penelitian menunjukkan bahwa kawin tangkap terus menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesadaran publik yang terbatas tentang aspek hukum perkawinan, perlindungan yang tidak memadai bagi perempuan, dan keterlibatan pemerintah daerah yang tidak cukup dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, perbedaan perspektif antara nilai-nilai adat dan kerangka hukum nasional seringkali menghambat penyelesaian kasus-kasus terkait. Oleh karena itu,kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum sangat penting untuk melestarikan tradisi budaya sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.