ANALISIS PERAN MEDIATOR NON- HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA JEPARA (STUDI KASUS PERKARA NO.402/Pdt.G/2025/PA.Jepr)

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan keluarga dan sering kali berujung pada proses litigasi di pengadilan. Penyelesaian perkara perceraian melalui jalur litigasi kerap menimbulkan konflik yang berkepanjangan, suasana permusuhan antar pihak, serta dianggap kurang efisien dari segi waktu, biaya, dan pemenuhan rasa keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan pelaksanaan mediasi sebagai tahapan awal dalam penyelesaian perkara perceraian. Mediasi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang menekankan prinsip win-win solution, fleksibilitas proses, serta keberlanjutan hubungan sosial para pihak. Dalam praktiknya, peran mediator tidak hanya dijalankan oleh hakim, tetapi juga mediator non-hakim yang bersertifikat. Kehadiran mediator non-hakim dinilai strategis karena memiliki pendekatan komunikatif, psikologis, dan sosial yang lebih adaptif, khususnya dalam menangani perkara cerai talak yang sarat dengan aspek emosional. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi perceraian masih relatif rendah, sehingga efektivitas peran mediator non-hakim perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan pelaksanaan mediasi oleh mediator non-hakim serta mengkaji sejauh mana perannya mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara cerai talak Nomor 402/Pdt.G/2025/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara. Dengan fokus pada konteks empiris Pengadilan Agama Jepara sebagai pengadilan kelas 1A dengan beban perkara yang tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan praktik mediasi serta penguatan peran mediator non-hakim dalam penyelesaian sengketa perceraian di lingkungan peradilan agama.