ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN MENJADI KEBUN JAGUNG YANG MENYEBABKAN BANJIR

Alih fungsi lahan menjadi kebun jagung di Kabupaten Pati, khususnya di wilayah hulu dan lereng Pegunungan Kendeng, mengalami peningkatan dan berdampak pada menurunnya daya resap air serta meningkatnya risiko banjir di beberapa kecamatan. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi pengendalian pemanfaatan ruang melalui RTRW dan RDTR, implementasinya belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan menjadi kebun jagung serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat, serta studi terhadap peraturan dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen pengendalian telah tersedia, namun efektivitas pelaksanaannya masih rendah akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan pengawasan, dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama alih fungsi lahan, sementara sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan koordinasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis lahan di Kabupaten Pati