KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN TIDAK LAYAK JALAN (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Demak)

Kasus kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan merupakan kasus yang sering terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dinas Perhubungan selaku instansi negara yang bertanggungjawab dalam urusan lalu lintas memiliki pedoman yang dijadikan landasan dalam menegakkan hukum di Indonesia ialah dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan tidak layak jalan ini lahir karena sikap acuh tak acuh pengendara atau pemilik kendaraan untuk melakukan pengecekan secara berkala dan uji kelayakan kendaraan sebelum menggunakannya dijalanan.Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dengan narasumber di Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dan studi pustaka yang terdiri dari beberapa bahan hukum berupa peraturan perundang – undangan dan hasil penelitian ilmiah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan Undang
– Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sejatinya telah berjalan selaras dengan pelayanan terbaik yang diberikan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, tetapi faktor utama yang menjadi pemicu kecelakaan ini ialah faktor manusia yang lalai dan enggan untuk melakukan uji kendaraan layak jalan. Selain itu, penulis juga membahas bagaimana studi kasus yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mengenai penerapan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan peran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.